Hari LH, Petani Protes Sawit

http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=138230

Rabu, 6 Juni 2007
Hari LH, Petani Protes Sawit
Dewan Janji Bahas Bersama LSM

Pontianak,- Demonstran dari berbagai organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, serta LSM melancarkan aksi ke Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa, 5 Juni. Aksi tersebut dilancarkan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se dunia, kemarin. Berbagai persoalan diungkapkan para demonstran terutama menyangkut kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada rakyat, terutama menyangkut lingkungan hidup. Aksi itu tak hanya diikuti aktivis-aktivis dari berbagai organisasi, akan tetapi mereka para petani dari Sintang, Sanggau, Kabupaten Pontianak, Sambas, serta beberapa daerah lain. Mereka meminta agar dilaksanakan reformasi agraria sejati sebagai jawaban atas krisis dan konflik-konflik agraria. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menegaskan agar menyerahkan tanah-tanah perusahaan kepada buruh tani, tani miskin, dan kaum pekerja pedesaan lainnya. Mereka juga meminta agar menghentikan perampasan tanah dan kekayaan alam milik rakyat. Sementara mengenai perkebunan kelapa sawit, mereka meminta agar sistem perkebunan diperbaiki dan menghentikan perluasan perkebunan baru. Belum lagi pengusutan terhadap kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat adat, kaum tani, dan kaum pekerja pedesaan lainnya. Tercatat tidak kurang 33 organisasi yang tergabung dalam aksi tersebut. Mereka antara lain AMAN, AGRA, SPKS, GMNI, PMII, FMN, PMKRI, KMKS, JMKB, SIKAD, Mahasiswa Kehutanan, Gempar, BEM STAIN, HIMATRA, MATA, SALAK, Graphi, PMKH, ESA, FMPK, WALHI, Gemawan, Elpagar, PPSDAK, Segerak, KAIL, Madanika, SHK, ELPS AIR, ID, LBBT, PEK, JARI, dan lain-lain. Kedatangan mereka disambut langsung Ketua DPRD Zulfadhli bersama beberapa anggota lainnya di pelataran gedung Dewan. Tampak di antara anggota parlemen yang menerima mereka antara lain Harry Triyoga (F Pembaharuan), Zainal Abidin (FPP), Naib Tappi (FPG), Abang Idrus (FPAN), Suprianto (F Pemberdayaan), Luthfi Hadi (FPBR-PKS), dan Moses Alep (FPDI-P). Setelah berorasi dan berdialog langsung dengan Ketua DPRD, para demonstran tersebut meminta agar dilakukan pertemuan untuk membahas berbagai persoalan yang mereka lontarkan. "Kita berjanji, tanggal 12 Juni akan dilakukan pertemuan," ucap Moses Alep, ketua Komisi B kepada para pengunjuk rasa. Moses memaparkan tidak mungkin dalam bentuk aksi tersebut mereka dapat menyikapi langsung. Perlu dilakukan pembahasan secara lebih mendalam dengan menghadirkan instansi-instansi terkait, menjajal terlebih dahulu persoalan yang menjadi prioritas untuk dituntaskan. Zulfadhli sendiri menyetujui bakal dilangsungkannya pertemuan pada 12 Juni tersebut. Menurut dia, begitu banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang butuh penanganan secara tuntas. Dia memisalkan seperti kebakaran hutan serta konflik antara rakyat dan perusahaan perkebunan. "Ini yang mesti kita sikapi, jangan sampai kebijakan pembangunan justru merugikan rakyat," tandasnya. Para anggota Dewan yang menerima para pengunjuk rasa tersebut kemudian membubuhkan tandatangan mereka atas pernyataan sikap serta dukungan terhadap apa yang diaspirasikan. Aksi unjuk rasa itu berlangsung damai, meskipun sempat terjadi debat kusir antara Zulfadhli bersama para demonstran dalam dialog yang digelar secara dadakan tersebut. Dalam orasinya, sejumlah aktivis pembela hak-hak atas lingkungan hidup menyerukan berbagai issu-issu teraktual seputar kerugian yang dialami oleh masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit. Dengan menggunakan pengeras suara yang ditempatkan diatas sebuah mobil pic-up, para aktivis meneriakkan soal ketidak teransparansinya system pengelolaan lahan kelapa sawit yang diterapkan pihak pengusaha kepada para petani. Disamping itu, ancaman pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit juga turut dikemukakan. Aksi damai yag diikuti oleh puluhan aktivis lingkungan tersebut terasa semakin marak dengan diusungnya sejumlah poster serta spanduk yang memuat kecaman atas ketidak adilan yang terjadi pada para petani kelapa sawit. Dalam selebaran yang dibagi-bagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan A Yani, disana disebutkan beberapa butir pernyataan sikap. Adapun isi dari selebaran tersebut menyatakan bahwa tanah untuk rakyat. Sumber daya alam untuk rakyat. Hentikan perluasan perkebunan sawit. Hentikan kebijakan yang mengeksploitasi lingkungan. Dan hentikan kebijakan yang menindas rakyat. Dibawah guyuran air hujan, aksi damai ini terus berlangsung. Penyuaraan protes terhadap situasi dan kondisi lingkungan hidup ini diteruskan dengan melakukan gerakan longmarch, menyusuri Jalan A Yani guna menuju ke Kantor Gubernur Kalbar. Dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian, aksi turun ke jalan ini berlangsung dengan tertib, sehingga tidak mengganggu arus lalulintas. Sesampainya di tempat tujuan, rombogan para aktivis lingkungan hidup ini kembali menggelar orasi di pelataran kantor gubernur. (ote/go)